KUNINGAN – Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Diskominfo yang menggandeng Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon untuk mewujudkan Desa Digital yang Transparan, Modern, dan Mandiri.
Langkah ini penting, visioner, dan sangat relevan dengan tuntutan zaman. Digitalisasi desa bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata agar tata kelola pemerintahan desa menjadi terbuka, efisien, dan dekat dengan masyarakat.
Namun, di balik semangat besar itu, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama:
Apakah kita benar-benar siap mengelola digitalisasi ini secara berkelanjutan, atau hanya semangat sesaat seperti yang sudah-sudah?
Mari kita jujur. Sebagian besar desa di Kabupaten Kuningan sebenarnya sudah memiliki website dengan alamat domain resmi: namadesa.kuningankab.go.id
Tapi apa yang terjadi sekarang?
Sebagian besar website itu tidak terurus, tidak terupdate, bahkan banyak yang tidak bisa diakses dengan baik.
Padahal, domain dan sistem itu dulu juga digadang-gadang sebagai terobosan transparansi desa.
Jadi, pertanyaannya:
Apakah kita akan mengulang cerita lama, membangun sistem yang indah di awal, namun kemudian mati pelan-pelan karena tidak ada keberlanjutan dan tanggung jawab pengelolaan?
Program Desa Digital melalui website desa.id ini, disebutkan bahwa program ini tidak dikenakan biaya bagi desa.
Sebagai pendukung gerakan digitalisasi, saya tentu mengapresiasi hal ini.
Namun, perlu ditegaskan dengan jelas, gratis di bagian mana?
Apakah gratis hanya pada sisi domain (karena memang domain desa.id disediakan gratis oleh pemerintah pusat)?
Ataukah juga gratis untuk hosting, pelatihan operator, dan pendampingan teknisnya?
Jangan sampai, di kemudian hari, muncul biaya tambahan tersembunyi atas nama “pelatihan”, “seminar”, atau “pendampingan” yang pada akhirnya membebani anggaran desa.
Program yang baik seharusnya dirancang dengan prinsip zero hidden cost, agar desa tidak merasa dijebak oleh semangat digital yang justru menambah beban.
Ada hal yang juga penting untuk diperhatikan: contoh dari instansi di atas desa.
Coba buka laman resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan di:
🔗 https://kuningankab.go.id/home/skpd/ dan
🔗 https://kuningankab.go.id/home/kecamatan/
Dari situ terdapat alamat-alamat website dari skpd dan kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, jika kita cek satu per satu alamat website tersebut, bisa dilihat bahwa memang sebagian besar website SKPD sudah berjalan cukup baik, walau masih ada yang belum diperbarui.
Ada SKPD yang terakhir memperbarui informasi setahun lalu, namun informasi didalamnya banyak yang sudah tidak update, bahkan ada yang masih menggunakan template bawaan CMS tanpa konten sama sekali.
(Tampilan informasi Kepegawaian salah satu website SKPD)
Lebih miris lagi, website kecamatan yang mestinya jadi jembatan antara kabupaten dan desa, banyak yang terakhir diupdate pada tahun 2017.
Artinya, digitalisasi di tingkat bawah akan sulit berlari cepat kalau yang di atasnya masih jalan di tempat.
Bagaimana mungkin desa diminta transparan, sementara contoh nyata dari instansi di atasnya belum sepenuhnya transparan juga?
Digitalisasi desa bukan hanya tentang peluncuran website, foto bersama, atau seremonial di pendopo.
Ini soal perubahan budaya kerja dan komitmen untuk konsisten memperbarui informasi. Website bukan sekadar etalase, tapi sarana keterbukaan publik dan partisipasi warga.
Jika benar-benar dijalankan dengan serius, Desa Digital bisa menjadi fondasi pemerintahan modern di tingkat akar rumput. Namun jika hanya berhenti pada peluncuran tanpa pembinaan berkelanjutan, maka ia hanya akan menjadi “kuburan digital” berikutnya, indah di awal, sunyi kemudian.
Saya sepenuhnya mendukung langkah Pemkab Kuningan dan UGJ Cirebon. Digitalisasi desa adalah masa depan, dan Kuningan tidak boleh ketinggalan. Tapi dukungan ini juga datang dengan harapan, jadikan digitalisasi ini nyata, berkelanjutan, dan konsisten.
Mulailah dengan teladan dari atas, perbarui website dinas, hidupkan kembali laman kecamatan, baru kemudian bimbing desa-desa di bawahnya. Digitalisasi bukan hanya urusan teknologi, tapi juga soal integritas, konsistensi, dan tanggung jawab moral untuk membangun pemerintahan yang benar-benar transparan. Karena transparansi bukan dimulai dari klik “publikasi”, tapi dari kemauan untuk jujur dan terbuka.
Salam
Penulis : Bambang Priatna (Warga Kuningan)