BANDUNG – Gebrakan luar biasa kembali dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Di tengah kondisi fiskal yang sedang menurun, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat justru meluncurkan program perlindungan sosial bagi 1 juta pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah berani ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, mereka yang selama ini bekerja tanpa jaminan sosial, seperti sopir, kuli bangunan, tenaga kebersihan, pemulung, asisten rumah tangga, hingga seniman.
Total dana yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp25 miliar, dan mulai disetorkan bulan ini.
“Meskipun daya dukung fiskal kita menurun dan kehilangan Rp2,5 triliun, tapi rakyat tetap harus dilindungi. Tahun ini kita berikan asuransi bagi satu juta tenaga informal,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi, dalam acara Abdi Nagri Nganjang ka Warga di halaman Gedung Sate, Jumat (7/11/2025).
Kebijakan Dedi Mulyadi ini sontak menuai pujian dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengapresiasi langkah Jabar yang dinilai progresif dan inspiratif.
“Terima kasih kepada Pemdaprov Jabar. Ini provinsi pertama di Indonesia yang mengalokasikan anggaran untuk melindungi pekerja seni dan budaya,” ungkap Pratikno.
Hal senada juga disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menilai apa yang dilakukan Pemprov Jabar adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus bersinergi melindungi pekerja informal. Ini contoh nyata,” kata Fadli.
Program ini menjadi terobosan besar di sektor ketenagakerjaan. Jawa Barat kini tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berani menjamin perlindungan sosial bagi jutaan pekerja non-formal, kelompok yang selama ini sering luput dari perhatian.
Sumber : https://www.jabarprov.go.id/