KUNINGAN – Pengunduran diri Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan, Heni Susilawati, menjadi momentum reflektif bagi semua pihak, terutama Pemerintah Daerah sebagai pemegang kendali dan masyarakat Kuningan sebagai pemilik sejatinya.
Sebab, di balik mundurnya seorang direktur, tersimpan pesan penting: bahwa PDAU sedang membutuhkan energi baru, arah baru, dan sosok pemimpin yang tidak sekadar “menjalankan perusahaan daerah”, tetapi menghidupkannya.
Selama ini, wajah PDAU Kuningan lebih sering muncul dalam konteks administratif, mengelola aset wisata, memelihara unit usaha, atau sekadar melanjutkan program.
Tapi publik jarang mendengar kabar bahwa PDAU menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.
Padahal, keberadaan PDAU sejatinya adalah instrumen ekonomi daerah. Ia seharusnya menjadi motor penggerak bisnis pemerintah, menjembatani antara potensi daerah dan dunia usaha.
Kuningan memiliki kekayaan wisata alam, pertanian, dan UMKM yang luar biasa. Namun, semua itu butuh strategi bisnis, jaringan investor, dan kemampuan membaca peluang pasar.
Tanpa itu, PDAU hanya akan menjadi “perusahaan daerah tanpa napas usaha”.
Sudah saatnya Kuningan punya direktur PDAU yang bukan hanya paham birokrasi, tapi punya nyali sebagai pengusaha. Calon direktur ke depan harus memiliki modal nyata, baik finansial maupun sosial.
Bukan semata untuk membiayai operasional, tetapi untuk menunjukkan komitmen dan keberanian berinvestasi bersama daerah.
Model seperti ini sudah banyak diterapkan di BUMD lain di Indonesia: direktur membawa jejaring mitra, investor, dan inovasi baru. Pemerintah cukup menjadi fasilitator dan pengawas, bukan penanggung beban.
Dengan cara ini, PDAU bisa lepas dari stigma “beban APBD” dan mulai berdiri sebagai entitas bisnis yang profesional dan menguntungkan.
Calon direktur juga harus punya jejaring luas, baik dengan sektor swasta, lembaga keuangan, maupun komunitas lokal.
Kuningan punya banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan melalui pola public private partnership (PPP).
Bayangkan jika objek wisata di bawah PDAU digarap serius bersama investor profesional, dengan konsep digital marketing dan sistem reservasi daring.
Atau jika PDAU menggandeng BUMDes dan koperasi lokal untuk membuka rantai bisnis baru di sektor pertanian dan pariwisata, tentu dampaknya akan jauh lebih luas daripada sekadar mengelola tiket masuk objek wisata.
Direktur baru juga harus berpikir inovatif dan berani eksperimentatif. Dunia bisnis daerah kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan model konvensional. Digitalisasi layanan, sistem pembayaran QRIS, hingga promosi berbasis media sosial adalah keharusan.
Lebih dari itu, PDAU Kuningan bisa menjadi pionir ekonomi hijau (green economy), misalnya, mengelola wisata ramah lingkungan, pengolahan limbah organik desa, atau bisnis karbon dari penghijauan.
Inovasi seperti ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tapi juga reputasi positif bagi daerah.
Ke depan, PDAU harus dipimpin oleh sosok yang memiliki entrepreneurial mindset, bukan sekadar kemampuan administratif.
Kuningan butuh direktur yang mampu mengubah aset tidur menjadi sumber pendapatan, menggandeng investor tanpa menjual kedaulatan, dan membuktikan bahwa BUMD bisa menjadi lokomotif ekonomi daerah.
Sebab, kalau hanya mencari direktur yang bisa tanda tangan laporan, PDAU akan terus berjalan di tempat.
Tapi jika yang terpilih adalah sosok berani, visioner, dan punya jaringan kuat, maka PDAU bisa menjadi simbol kebangkitan ekonomi Kuningan.
Momentum ini bukan sekadar pergantian pimpinan. Ini adalah ujian keberanian Pemerintah Daerah untuk memilih pemimpin yang benar-benar mau dan mampu membangun usaha daerah.
Karena masa depan PDAU bukan ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi direktur, tetapi seberapa besar nyali orang itu untuk membuat PDAU benar-benar “hidup” sebagai perusahaan.
Salam
Hanya sekedar opini
Oleh : Bambang Priatna