BANDUNG – Pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati kembali menjadi sorotan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong percepatan pengalihan operasional bandara tersebut kepada operator bandara nasional, Angkasa Pura Indonesia.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan bandara terbesar di Jawa Barat tersebut.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, saat ini operasional Bandara Kertajati masih ditanggung oleh pemerintah daerah dengan biaya yang tidak kecil.
“Bandara Kertajati saat ini masih membebani pemerintah provinsi sekitar Rp100 miliar setiap tahun untuk biaya operasional,” kata Herman usai agenda BAKN di Kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung, Kamis (12/3/2026).
Menurut Herman, pengalihan pengelolaan kepada Angkasa Pura diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan bandara.
Sebagai operator bandara nasional, Angkasa Pura dinilai memiliki pengalaman dan jaringan luas untuk meningkatkan jumlah penerbangan serta memperkuat konektivitas transportasi udara di Jawa Barat.
“Harapannya Angkasa Pura bisa menambah intensitas penerbangan sehingga biaya operasional dapat tertutupi,” ujarnya.
Optimalisasi pengelolaan Bandara Kertajati tidak hanya penting untuk mengurangi tekanan terhadap APBD Jawa Barat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan meningkatnya aktivitas penerbangan dan konektivitas wilayah, bandara tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi di berbagai daerah di Jawa Barat.
Karena itu, BAKN DPR RI menilai percepatan pengalihan pengelolaan operasional kepada operator profesional perlu segera direalisasikan agar Bandara Kertajati dapat berfungsi optimal sebagai infrastruktur strategis yang mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.