BANDUNG — Diskominfo Provinsi Jawa Barat kembali menggelar IKP Talk edisi ke-12 dengan tema “Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif”, Selasa (25/11/2025) di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung. Kegiatan digelar secara luring dan disiarkan daring melalui Zoom serta YouTube sehingga diikuti pranata humas dari seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Nidar Naim, dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini arus pemberitaan mengenai kinerja pemerintah semakin masif, baik positif maupun negatif. Dalam situasi tersebut, peran pranata humas menjadi sangat penting untuk meluruskan informasi yang keliru.
“Di tengah gencarnya pemberitaan, apakah rilis pemerintah masih relevan, apalagi jika isinya birokratis? Apakah teori jurnalisme kehumasan masih cocok dengan kondisi hari ini? Itu yang kita bahas dengan menghadirkan praktisi media,” ujarnya.
Nidar menambahkan, tren konsumsi informasi masyarakat kini mengarah pada konten pendek, cepat, dan diperkuat foto atau video. Pergeseran ini membuat masyarakat lebih nyaman mengakses berita melalui platform media sosial.
“Karena itu Pranata Humas butuh perspektif baru—memahami minat pembaca, menyesuaikan kecepatan dan akurasi rilis, serta membaca POV media mainstream agar rilis yang dibuat relevan dengan agenda pemberitaan,” katanya.
Diskominfo Jabar juga berencana menggelar bootcamp bagi seluruh Pranata Humas kabupaten/kota untuk meningkatkan kompetensi di bidang komunikasi publik.
Program tersebut mencakup:
- Komunikasi publik berbasis data
- Penerapan standar narasi Pemprov Jabar
- Penyusunan narasi tunggal dan manajemen krisis
- Deteksi dini isu melalui media monitoring
- Produksi konten lintas kanal (medsos, online, MLR)
- Penguatan storytelling, media relations, dan orkestrasi pesan
Redaktur Kumparan, M. Riski Gaga, hadir sebagai narasumber dan membagikan sudut pandang media dalam memilih rilis yang layak naik menjadi berita.
Menurutnya, setiap pemberitaan di media online diawali oleh rapat redaksi, bahkan bisa dilakukan setiap menit ketika isu sedang panas.
“Tidak semua isu bisa diangkat karena ada keterbatasan SDM dan nilai urgensinya. Redaksi memilih isu yang benar-benar menarik dan berdampak bagi pembaca,” jelasnya.
Ia menyarankan agar humas pemerintah juga memiliki mekanisme serupa untuk menentukan rilis yang perlu dibuat dan disebarkan.
“Dalam sehari kami menerima ratusan rilis, tapi hanya sedikit yang menarik perhatian. Paragraf pertama sangat menentukan. Jika menarik dan relevan dengan isu hangat, pembaca akan melanjutkan. Jika tidak, rilis itu berhenti di situ,” lanjutnya.
Riski menegaskan bahwa rilis pemerintah harus to the point, padat, dan akurat agar menarik bagi media arus utama dan punya peluang diangkat menjadi berita.