BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam memberantas stunting hingga tuntas, meskipun angka kasusnya terus menunjukkan penurunan.
Fokus besar diarahkan pada optimalisasi peran kader PKK dan aparatur desa sebagai ujung tombak penanganan masalah kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
KDM mengungkapkan bahwa Bappeda Jabar telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kader PKK melakukan pendataan masalah kesehatan di masyarakat.
Pendataan ini menjadi dasar Pemprov Jabar dalam merumuskan kebijakan dan menentukan kebutuhan anggaran penanganan kesehatan setahun ke depan.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun: stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahun. Dan itu akan kami biayai sampai selesai. Nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menjelaskan bahwa setelah pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemprov Jabar, pemerintah desa kini dapat mengalihkan fokus pada penanganan isu kesehatan warga, termasuk stunting.
Menurutnya, dana desa harus digunakan seoptimal mungkin untuk menguatkan layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak.
Menutup arahannya, KDM menegaskan kembali bahwa PKK memiliki peran fundamental dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Ia menyebut bahwa PKK bukan hanya organisasi pendukung, tetapi motor perubahan sosial.
“PKK harus kembali pada tugas utamanya, yaitu melakukan pembebasan terhadap berbagai problematika masyarakat,” tegasnya.
Dengan strategi berbasis data, penguatan peran PKK, dan optimalisasi dana desa, Pemprov Jabar menargetkan percepatan penurunan stunting dan penanganan penyakit lain secara lebih tepat sasaran dalam satu tahun ke depan.(Beng).