BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) agar pengelolaan sejumlah ruas jalan nasional, khususnya yang berada di pusat kota, diserahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan nasional, meskipun kondisinya rusak parah dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—mengaku kerap berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kerusakan jalan nasional terlihat jelas di depan mata masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan perbaikan.
“Jalan nasional itu bukan kewenangan kami. Padahal kalau rusak dan terjadi kecelakaan, yang disorot tetap kepala daerah,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Sebagai solusi, KDM mengusulkan agar ruas-ruas jalan nasional yang berada di kawasan ibu kota provinsi maupun pusat kabupaten/kota diserahkan pengelolaannya ke daerah melalui mekanisme kerja sama dengan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya adalah ruas Jalan Pasteur hingga pusat Kota Bandung yang berstatus jalan nasional. Pada tahun 2026, Pemprov Jawa Barat berencana melakukan rekonstruksi jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dengan terlebih dahulu menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama KemenPU.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, 2026 ini akan kami rekonstruksi pakai APBD Provinsi, nanti MoU dengan Kemen PU,” jelasnya.
KDM menyadari, langkah ini akan menambah beban anggaran bagi Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota. Namun menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi logis demi memberikan pelayanan yang cepat dan keselamatan bagi masyarakat.
Tak hanya di wilayah perkotaan Bandung, rencana perbaikan juga akan menyasar sejumlah ruas jalan nasional di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang selama ini menjadi jalur vital aktivitas ekonomi dan logistik.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Jalan itu urat nadi ekonomi dan keselamatan warga,” tegas KDM.