BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi dalam The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
KDM mengatakan, untuk mengejar target nasional tersebut, Jabar telah menyiapkan serangkaian langkah percepatan, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis, penyederhanaan perizinan, penguatan link and match pendidikan dengan dunia usaha, hingga pengendalian konsumsi publik yang tidak produktif.
“Akselerasi ekonomi itu pertama mendorong infrastruktur, kedua mempermudah perizinan, ketiga mendorong pendidikan agar terhubung dengan dunia kerja. Keempat adalah menekan angka konsumsi publik,” ujar KDM.
Dalam forum tersebut, KDM juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan: layanan pembayaran listrik bagi masyarakat Jawa Barat yang belum dapat dilakukan melalui Bank BJB.
“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini Bank BJB belum bisa jadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang agar Bank Jabar bisa melayani pembayaran listrik warga,” tegasnya.
Gubernur KDM menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan, mulai dari telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras.
Menurutnya, produktivitas lahan pertanian harus terus ditingkatkan melalui inovasi serta pendampingan yang berkelanjutan.
“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti soal keadilan fiskal, khususnya mengenai pembagian hasil pajak antar daerah. Banyak perusahaan industri yang beroperasi di Jabar namun membayar pajak di daerah lain karena lokasi kantor pusat berada di luar provinsi.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ungkapnya.
KDM menegaskan, desa-desa yang menjadi lokasi industri juga harus memperoleh prioritas pembangunan agar tumbuh menjadi desa produktif dan mandiri fiskal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada Kuartal III 2025 mencapai 5,20 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.
KDM menyebut capaian ini sebagai bukti konkret efektivitas kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif yang berjalan simultan,” ujarnya.
Ia memproyeksi dampak pembangunan infrastruktur besar-besaran akan mulai terlihat secara signifikan pada 2026, seiring meningkatnya investasi, kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja.